Nasib Honorer K2 dan Non Kategori di UU ASN, PPPK Bukan Honorer ‘Baju Baru’


Masih Bertanya-tanya tentang bagaimana Nasib Honorer K2 atau bahkan Honorer Non Kategori?. Berikut ini Coba anda simak penjelasan dari Menpan Mengenai Masalah ini. Didalam ASN ada sebuah istilah yang disebukan PPPK. Sudahkah Anda Tahu?

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan merupakan tenaga honorer yang versi baru, karena sebenarnya sejak tahun 2005 pemerintah sudah melarang pengangkatan tenaga honorer.

Demikian halnya dengan tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lulus tes, maka status mereka tidak bisa serta merta menjadi PPPK. Dalam UU ASN, PPPK merupakan pegawai profesional. “PPPK berbeda sama sekali dengan tenaga honorer. Jadi tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus tes CPNS tidak bisa serta merta ditetapkan menjadi PPPK,” ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Rabu (07/01).

Dikatakan, untuk menjadi PPPK, pintu masuknya jelas, seperti halnya untuk CPNS. Harus melalui pengusulan dan penetapan formasi, kinerjanya juga terukur. PPPK juga mendapatkan remunerasi, tunjangan sosial, dan kesejahteraan mirip sama dengan PNS. Karena itu, setiap instansi yang mengangkat harus mengusulkan kebutuhan dan formasinya, kualifikasinya seperti apa, serta harus melalui tes.

PPPK, seperti diatur dalam UU ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. “PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi,” tambah Setiawan.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno mengatakan, tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus tes, nantinya tergantung instansi atau pemerintah daerah masing-masing. Yang pasti, instansi yang punya K2 harus punya database. Hal ini menjadi PR bersama pemerintah pusat dan pemda. Setiap instansi yang mempekerjakan seseorang, harus jelas jenjang karirnya. “Bukan hanya masalah status, tapi kesejahterannya juga harus diperhatikan,” tuturnya.
http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2158-pppk-bukan-honorer-baju-baru

Ditulis dalam Honorer. 3 Comments »

3 Tanggapan to “Nasib Honorer K2 dan Non Kategori di UU ASN, PPPK Bukan Honorer ‘Baju Baru’”

  1. renny Says:

    bagaimana dg qt yg mnjadi honorer di usia 40 thun,masa krja juli 2005 hingga 2014. apakh pmerntah tdk pumya hati mlihat d usia yg mtang msh blm jadi cpns.jglah d prslit krn udah trlalu lama qt mengbdi utk ngei trrcinta

  2. herdi Says:

    skpd/ukpd yang tetap merekrut honor di atas 2005 itu karena kekurangan sdm, dan apapun alasannya mereka/kita para honorer telah mengabdikan tenaga dan pikirannya, bahkan sepanjang hidupnya, mudah2n pemerintah bisa pakai nurani, kalo payung hukum yang jadi masalah, ya tinggal di buatkan payung hukumnya, masa malah mau di outsourchingkan apa bedanya ama swasta, kan daripada ngasih uang ke pihak ke 3 cuman duduk doang, mending langsung buat honor nye, lieur yeuh

  3. Heru Says:

    Semogo kami yg sudah bekerja dari th 2005 bisa di pertimbangkan jd lebih baik lg jg sampai jd tidak baik.kasihan anak dan istri kami.satu keputusan merubah segalanya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: